Latest Entries »

A.    Hubungan Antara Ilmu Dan Kemanusiaan

Pada masa lampau kedudukan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari belum dapat dirasakan. Ilmu sama sekali tidak memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat. Ungkapan Aristoteles tentang ilmu “Umat manusia menjamin urusannya untuk hidup sehari-hari, barulah ia arahkan perhatiannya kepada ilmu pengetahuan”. (Van Melsen,1987).

Dewasa ini ilmu menjadi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah manusia tidak dapat hidup tanpa ilmu pengetahuan. Kebutuhan yang sederhanapun sekarang memerlukan ilmu, misalnya kebutuhan sandang, papan ,dan papan sangat tergantung dengan ilmu. Maka kegiatan ilmiah dewasa ini berdasarkan pada dua keyakinan berikut.

1.      Segala sesuatu dalam realitas dapat diselidiki secara ilmiah, bukan saja untuk mengerti realitas dengan lebih baik, melainkan juga untuk menguasainya lebih mendalam menurut segala aspeknya.

2.      Semua aspek realitas membutuhkan juga penyelidikan primer, seperti air, makanan , udara, cahaya, kehangatan, dan tempat tinggal tidak akan cukup untuk penyelidikan itu. (Van Melsen,1987).[1]

Dengan demikian, ilmu pada dewasa ini mengalami fungsi yang berubah secara radikal, dari tidak berguna sama sekali dalam kehidupan praktis menjadi “ tempat tergantung “ kehidupan manusia. Oleh karena itu keterkaitan ilmu dengan kemanusiaan sangatlah erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri. Hal ini disebabkan ilmu tanpa manusia tidak akan berkembang pesat sampai sekarang ini dan manusia tanpa ilmu juga tidak dapat hidup untuk proses pemenuhan kebutuhan yang kompleks.

Walaupun pada zaman dahulu sering kita ketahui dalam sejarah peradaban manusia saat itu memanfaatkan ilmu hanya untuk berperang dan menguasai daerah jajahan baru sehingga peran serta ilmu itu sendiri jauh dari harapan manusia dalam segi nilai dan moralitas. Dan inilah yang mengubah pemikiran manusia saat ini untuk mencapai hakekat daripada keilmuan itu.

Kita ketahui juga ilmu saat ini berkembang dengan pesat yang mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri. Jadi, ilmu bukan saja menimbulkan gejala dehumanisasi namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri, atau dengan ilmu bukanlah sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun juga menciptakan tujuan hidup itu sendiri.[2]

Dengan ilmu manusia dapat memanfaatkan segala sesuatu didasari nilai yang positif sehingga dalam kehidupan bersosialnya dapat terjalin hubungan yang serasi, seimbang, selaras.

B.     Manfaat Ilmu bagi Kemanusiaan

Ilmu pada dasarnya mengungkap realitas sebagaimana adanya.Hasil-hasil kegiatan keilmuan memberikan alternatif kepada manusia untuk mengambil suatu keputusan yang menurut dirinya menjadi keputusan yang terbaik, walaupun nantinya keputusan itu dianggap kurang tepat oleh manusia lain. Akan tetapi hakikat kebenaran pastinya akan dimanfaatkan oleh manusia secara umum karena sifat daripada kebenaran yang mengungkap adalah waktu.

Menghadapi kenyataan seperti ini, ilmu yang mempelajari alam sebagaimana adanya mulai mempertanyakan hal-hal yang bersifat seharusnya: untuk apa sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan ? dimana batas wewenang penjelejahan keilmuan? Kearah mana pengembangan keilmuan harus diarahkan? Pertanyaan ini jelas tidak merupakan urgensi ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, dan ilmuwan seangkatannya, namun bagi ilmuwan yang hidup dalam abad kedua puluh yang telah mengalami dua kali perang dunia dan hidup dalam bayangan perang dunia ketiga, pertanyaan-pertanyaan tidak dapat dielakkan. Dan untuk menjawab pertanyaan ini maka ilmuwan berpaling kepada hakikat moral.

Banyaknya kejadian yang melanda umat manusia dewasa ini, manusia semakin menyadari bahwa manfaat ilmu sangat penting membentuk etika, moral, norma, dan kesusilaan.

Arti kesusilaan menurut Leibniz filsuf pada zaman modern berpendapat bahwa kesusilaan adalah hasil suatu “ menjadi” yang terjadi di dalam jiwa. Perkembangan dari nafsu alamiah yang gelap sampai kehendak yang sadar, yang berarti sampai kesadaran kesusilaan yang telah tumbuh lengkap, disebabkan oleh aktivitas jiwa sendiri. Apa yang benar-benar kita kehendaki telah terkandung sebagai benih di dalam nafsu alamiah yang gelap. (Harun Hadiwijoyo, 1990, hlm. 44-45). Oleh karena itu, tugas kesusilaan pertama ialah meningkatkan perkembangan itu dalam diri manusia sendiri. Kesusilaan hanya berkaitan dengan batin kita.[3]

 

C.    fungsi manusia dalam perkembangan ilmu

Manusia merupakan makhluk yang sangat sempurna dibanding dengan makluk-makluk ciptaan Alloh yang lain di muka bumi ini.Dengan dibekali pembawaan dari Alloh SWT berupa akal untuk mengelola keseimbangan alam ini.Tujuan Alloh menciptakan manusia itu sendiri adalah sebagai wakil atau kholifah secara langsung di muka bumi ini agar tujuan hidup menjadi serasi, selaras, seimbang.

Manusia mendapatkan ilmu melalui perantaraan kalam yang diciptakan oleh Alloh.Hal ini sesuai dengan firman Alloh surat Al-Alaq Ayat 1-5 sebagai berikut :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ (٣)الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤)عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Dapat kita ketahui tentang ayat diatas bahwa Alloh menciptakan manusia dengan penuh kasih sayang dan kesempurnaan baik secara fisik dan rohani. Dengan dibekali hal diatas maka fungsi manusia terhadap ilmu adalah menemukan, mengembangkan, menciptakan, kemudian mengevaluasi terhadap ilmu yang didapatnya melalui proses berpikir yang alami dan sistematis. dengan pemikiran seperti itu manusia bisa membagi atau memetakan suatu ilmu degan spesifikasi tertentu yang berkembang saat ini dan sudah dimanfaatkan oleh manusia.

Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu, meskipun secara metodoloigis ilmu tidak membedakan ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial secara garis besar.

Berhubungan dengan ilmu sosial maka ada keterkaitan antara manusia dengan kemanusiaan sehingga melahirkan konsep ilmu itu sendiri yaitu :

1.      Interaksi

2.      saling ketergantungan

3.      Kesinambungan dan Perubahan

4.      Keragaman/Kesamaan/Perbedaan

5.      Konflik dan konsensus

6.      Pola (Pattern)

7.      Tempat atau lokasi

8.      Kekuasaan atau Power

9.      Nilai Kepercayaan

10.  Keadilan Dan Pemerataan

11.  Kelangkaan

12.  Kekhususan

13.  Budaya (Culture)

Nasionalisme.[4]


[1] Surajiyo, Fislafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 137

[2] Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, tt), hal. 231

[3] Surajiyo, Fislafat Ilmu, hal. 148

[4] Solihatin Etin, Rahardjo, Cooperative Learning, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 15-21

A.    Kedudukan Pendidik Dalam Islam

Dalam dunia pendidikan, pendidik adalah bapak rohani (spiritual father) bagi peserta didik, yang memberikan santapan jiwa dan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk. Oleh karena itu pendidik mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam. dalam beberapa hadits disebutkan : “jadilah engkau sebagai guru, atau pelajar, atau pendengar, atau pecinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi rusak. Dalam hadits lain: “tinta seorang ilmuwan lebih berharga ketimbang darah para syuhadak “. Bahkan Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang rosul.[1]

Al- Ghozali menukil beberapa hadits Nabi tentang keutamaan seorang pendidik. Ia berkesimpulan bahwa pendidik adalah orang – orang besar yang aktifitasnya lebih baik daripada ibadah setahun (perhatikan QS. At – Taubah: 122). Selanjutnya Al- Ghozali menukil pernyataan para ulama yang menyatakan bahwa pendidik merupakan pelita segala zaman, orang yang hidup dengannya akan mendapatkan pancaran cahaya keilmiahannya. Andaikata dunia tidak ada pendidik niscaya manusia seperti binatang, sebab: “pendidik adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan (baik binatang buas maupun binatang jinak) kepada sifat insaniyah dan ilahiah.[2]

Dalam ajaran Islam keberadaan pendidik sangatlah dihargai kedudukannya, seperti terdapat pada Firman Allah pada penggalan (QS. AL- Mursalat : 11 )yaitu Allah meningkatkan derajat orang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan sabda Nabi yaitu sebaik – baik kamu adalah orang yang mempelajari Al – Qur’an dan mau mengajarkannya” (H.R. Bukhori)

Dalam hal ini tampak terlihat bahwa pengetahuan dapat mengantarkan manusia untuk selalu berpikir akan adanya penciptaan alam semesta, sehingga manusia lebih dekat dengan Tuhannya.

Al-Ghozali juga menyatakan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian mau mengamalkan ilmunya itu dialah yang disebut orang besar di semua kerajaan langit, dia bagaikan matahari yang menerangi alam.[3]

B.     Syarat Pendidik dalam Dunia Pendidikan

Mengenai syarat sebagai pendidik tampaknya mempunyai makna yang mirip dengan kode etik. Banyak para pakar pendidikan yang menguraikan tentang syarat tersebut, namun ada salah satu yang lebih berkenan di dunia pendidikan yaitu, apa yang dikemukakan oleh Al-Kanani. Al-Kanani mengemukakan syarat seorang pendidik atas tiga hal yaitu (1) Yang berkenaan dengan dirinya sendiri, (2) yang berkenaan dengan pelajaran (3)Yang berkenaan dengan muridnya.

Pertama, syarat-syarat guru berhubungan dengan dirinya, yaitu:

1.      Guru insyaf akan pengawasan Allah

2.      Guru memelihara ilmu

3.      Guru bersifat zuhud

4.      Guru tidak berorintasi duniawi

5.      Guru menjauhi mata pencaharian yang hina

6.      Guru memelihara syiar-syiar Islam

7.      Guru rajin menjalankan hal yang disunnahkan oleh agama

8.      Guru memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya

9.      Guru selalu mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat

10.  Guru selalu belajar dan tidak malu menerima ilmu dari orang lain

11.  Guru rajin meneliti, menyusun, dan mengarang dengan memperhatikan keahliannya.


 

Kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran yaitu:

1.      Sebelum keluar dari rumah, hendaknya guru bersuci dari hadats dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik.

2.      Ketika keluar dari rumah hendaknya guru selalu berdoa agar tidak sesat menyesatkan dan terus berdzikir kepada Alloh

3.      Sebelum mulai mengajar gendaknya membaca sebagian ayat Al-Qur’an

4.      Hendaknya mengambil tempat pada posisi yang terlihat oleh muridnya

5.      Guru hendaknya mengajar pada bidangnya

6.      Guru hendaknya bisa mengatur suaranya

7.      Guru hendaknya menjaga ketertiban majelis

8.      Guru hendaknya menegur muridnya yang tidak sopan

9.      Guru bersikap bijak dalam melakukan pembahasan

10.  Terhadap murid baru, hendaknya bersikap wajar dan membuatnya merasa nyaman

11.  Guru hendaknya menutup setiap kegiatan belajar dengan wallahu’alam

12.  Guru tidak mengasuh pada bidang studi yang tidak dikuasainya

Ketiga, syarat-syarat guru dengan para muridnya

1.      Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharap ridha Alloh

2.      Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar semua muridnya yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar

3.      Guru hendaknya mencintai muridnya

4.      Guru memotivasi muridnya untuk menuntut ilmu seluas mungkin

5.      Guru hendaknya menyampaikan pelajarannya dengan bahasa yang mudah dimengerti

6.      Guru hendaklah melakukan evaluasi terhadap muridnya

7.      Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya

8.      Guru hendaknya berusaha memenuhi kemaslahatan muridnya

9.      Guru hendaknya terus memantau perkembangan muridnya

Suatu hal yang menarik apabila kita memahami teori yang dikemukakan oleh Al-Kanani Nampak ada penekanan sifat kasih sayang.[4]

C.    Perbedaan Makna Guru dengan Pendidik

Istilah lain yang lazim dipergunakan untuk pendidik adalah guru. kedua istilah tersebut bersesuaian artinya, bedanya ialah guru seringkali dipakai di lingkungan pendidikan formal, sedangkan pendidik dipakai di lingkungan formal, informal, maupun non formal.[5]

Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 disebutkan bahwa “guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam dunia pendidikan, pendidik adalah bapak rohani (spiritual father) bagi peserta didik, yang memberikan santapan jiwa dan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk.[6]

Disini tampak makna antara guru dan pendidik ada kesesuaian arti namun berbeda pada pola pelaksanaannya dan sebutannya secara umum di masyarakat. Pendidik yang biasa kita ketahui secara umum baik formal, informal, maupun non formal dapat kita klasifikasikan antara lain: guru (mengajar pada PAUD, TK, SD, SLTP, SMA), dosen, tutor, ustad, muaddib, mu’allim, murobbi dan sebagainya. Namun mereka semua patut menyandang nama dengan sebutan guru secara umum.

D.    Mengkritisi Peran Strategis Guru

Kehadiran seorang dalam proses pembelajaran merupakan peranan yang penting karena peranan guru itu belum dapat digantikan oleh teknologi seperti radio, tape, internet, dan kecanggihan teknologi yang lainnya. Di sekolah maupun di lingkungan masyarakat seorang guru, dipandang sebagai suri tauladan bagi setiap warga masyarakat.

Sehubungan dengan hal itulah Al-Nahlawi menyatakan bahwa peran guru hendaklah mencontoh peran yang dilakukan oleh Rosululloh Muhammad SAW yaitu mengkaji dan mengembangkan ilmu Ilahi.[7]

Dalam terjemahan Q.S. Ali Imran : 79 yaitu Tidak wajar bagi seorang manusia yang Alloh berikan kepadanya Al-kitab, Al-hikmah, dan kenabian lalu berkata kepada manusia: Hendaklah kamu menjadi hamba-hambaku, bukan hamba –hamba Alloh “ Akan tetapi (hendaklah ia berkata) : hendaklah kamu menjadi orang- orang robbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-kitab dan disebabkan karena kamu tetap mempelajarinya.

Kata robbani pada ayat diatas menunjukkan pengertian bahwa pada diri setiap orang kedalaman atau kesempurnaan ilmu atau taqwa. Hal ini tentu erat kaitannya dengan fungsinya sebagai pendidik. Ia tidak akan dapat memberikan pendidikan yang baik, bila ia sendiri tidak memperhatikan dirinya sendiri.[8]

Nampak pada ayat diatas menerangkan bahwa sebagai seorang pendidik yang Agung, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu namun mengemban tugas untuk menjaga kesucian jiwanya sendiri. Berdasarkan Firman Alloh diatas Al-nahlawi menyimpulkan bahwa tugas pokok  guru dalam pendidikan Islam adalah tugas pensucian dan tugas pengajaran.

Peran dan fungsi yang cukup berat inilah yang harus diemban oleh guru sebagai sosok yang utuh dan akan kewajibannya sebagai wakil di bumi. Dan mempunyai pemahaman yang luas akan risalah yang dibawa oleh rosul dan lebih mengenal akan keberadaan Alloh serta rosulnya.


[1] Abd Mujib, Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 88

[2] Ibid 89

[3] Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006) 61

[4] Ibid hal. 69-73

[5] Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998) h. 65

[6] Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, (Jakarta: Gaung Persada, 2006) h. 209

[7] Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam…, 74

[8] ibid 75-76

Mahar adalah satu di antara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma’ kaum Muslimin. Mahar ada dua macam:

1.   Mahar musamma.

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut karena adanya firman Allah yang berbunyi:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambilnya kembali (QS. An-Nisa’: 20).

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Syafi`i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsy.

Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.

Maliki mengatakan, jumlah minimal Mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan Mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau mem­faskh akad, lalu membayar separuiv Mahar musamma.[1]

Syarat Mahar : Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa Mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal se­potong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah Ma­har, maka menurut seluruh mazhab kecuali Mahki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akad­nya fasid (tidak sah) dan di-faskh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan Mahar mitsil.

Syarat lain bagi Mahar adalah, hendaknya yang dijadikan Mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam. Jadi, kalau Mahar musamma itu berupa khamr, babi atau bangkai dan ben­da-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka Maliki me­ngatakan bahwa bila belum terjadi percampuran, akadnyafasid. Tetapi bila telah terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas Mahar mitsil.

Sementara itu, Syafi’i, Hanafi, Hambali dan mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa, akad tetap sah, dan si istri berhak atas Mahar mitsil. Sebagian ulama mazhab Imamiyah mem­beri batasan bagi hak istri atas Mahar mitsil dengan adanya percam­puran, sedangkan sebagian yang lain, sependapat dengan empat mazhab, memutlakkannya (tidak memberi batasan).

2.   Mahar Mitsil

Tentang mahar mitsil ini, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya, yaitu:

a.    Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupa­kan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar, dan bila terjadi per­campuran, ditentukanlah mahar mitsil Kalau kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri, maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut’ah, yaitu pemberian sukarela dari suami bisa dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Kalau kedua belah pihak setuju dengan pemberian dalam bentuk barang ter­sebut, maka barang itulah yang menjadi mutah-nya. Tetapi kalau tidak diperoleh kesepakatan, maka hakimlah yang menentukan­nya. Akan halnya apakah berduaan dalam kamar itu hukumnya sama dengan mencampuri, di belakang akan saga kemukakan uraian tentang itu.

Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa manakala salah satu di antara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar mitsil secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya. (Lihat Majma’ Al-Anhar, dan Al-Mughni pa­da bab AI-Zawaj).

Sementara itu, Malik dan Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang di an­tara kedua pasangan itu meninggal dunia sebelum terjadi per­campuran. (Lihat Al-Mughni dan Al-Wasilah).

b.   Imamiyah, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar mitsil, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apa pun.

Hukum Mahar

Fuqaha telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Dasarnya adalah firman Allah:

Berikanlah mahar-mahar kepada wanita-wanita (yang kamu ni­kahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Q.S. an-Nisa’, 4:4

Kadar Mahar

Mengenai besarnya mahar, make fuqaha telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi’i, Ahmed, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas teren­dahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahb dari kalangan pengikut Imam Malik.

Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah se­perempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar ada­lah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham.

Jenis Mahar

Jenis-jenis mahar ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan).

Mengenai masalah ini, fuqaha berselisih pendapat tentang dua persoalan, yaitu tentang kawin buruh (an-nikah bi 7- ijarah), dan kawin dengan hamba sahaya perempuan dengan menjadikan pemer­dekaannya sebagai mahar.

Dalam madzhab Maliki terdapat tiga pendapat berkenaan dengan kawin buruh. Pendapat pertama membolehkan, pendapat kedua me­larang, dan pendapat ketiga memakruhkan. Tetapi pendapat yang terkenal. dari Imam Malik adalah memakruhkan. Oleh karenanya, is mengharuskan dibatalkannya perkawinan sebelum ter adinya peng­gaulan (dukhul).[2]

Ashbagh dan Suhnun, dari kalangan pengikutnya, membolehkan perkawinan tersebut. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi’i.

Ibnu’l-Qasim dan Imam Abu Hanifah melarang kawin buruh, kecu­ali untuk golongan hamba, karena bagi mereka Imam Abu Hanifah membolehkannya.


[1] Muhammad Jawad Mughniyah,FiqihLima Madzhab,(Jakarta:lentera 2010)cet ke-26 hal 365-367.

[2] A.Hasan,Bulughul Maram(Bandung:cv.Dipenogoro 1999)

1.   Pengertian Saksi

Menurut Bahasa, saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “Orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian)”. Sedangkan menurut Istilah, dalam buku-buku fikih, agak sulit ditemukan adanya pengertian saksi menurut istilah syarak, pada umumnya yang diutamakan adalah pengertian kesaksian. Oleh karena itu, sebelum mengemukakan pengertian saksi, penulis lebih dahulu mengungkap kan pengertian kesaksian menurut para ulama.

  1. Adanya suatu perkara atau peristiwa sebagai objek
  2. Dalam objek tersebut tampak hak yang harus ditegakkan
  3. Adanya orang yang memberitahu objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar
  4. Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar objek tersebut.
  5. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang tersebut

Sedangkan pengertian saksi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jauhari, adalah sebagai berikut : “Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya”.

Dari Al-Qur’an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 disebutkan :

دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبَ وَلا

…. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil….

Sabda Nabi Saw:

Dari Zaid bin Khalid Al-Jauhani r.a bahwasannya Nabi Saw., bersabda: Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baiknya saksi, ialah orang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakan”. (HR Muslim).

Imam Abu Hanifah dan Syafi’i sependapat bahwa saksi termasuk syarat nikah. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat, apakah saksi tersebut merupakan syarat kelengkapan yang diperintahkan ke­tika hendak menggauli istri, ataukah merupakan syarat sah yang dipe­rintahkan ketika diadakan akad nikah?

Mereka juga sependapat bahwa nikah sirri (rahasia) tidak boleh. Kemudian mereka beselisih pendapat apabila terdapat dua orang saksi dan keduanya diamanati untuk merahasiakan perkawinan, apakah hal ini dianggap nikah sirri atau tidak’?

Imam Malik berpendapat bahwa yang demikian itu adalah nikah sirri dan dibatalkan. Imam Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa hal itu bukan kawin sirri.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara’, maka mereka mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan.[1]

Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kedudukan saksi ada­lah untuk menguatkan perkawinan, maka, mereka menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan.

Dasar persoalan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdik.

Tidak ada seorang pun di antara sahabat yang menentang hadits ini. Dan oleh karenanya kebanyakan orang menganggap tiadanya sikap menentang dari kalangan sahabat sebagai ijma’. Tetapi ini adalah lemah.

Ad-Daruquthni mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dengan marfu’, dan disebutkan pula bahwa dalam sanadnya terdapat orang­-orang yang tidak dikenal.

2.   Syarat-syarat

a.      Islam

b.      Balig

c.      Berakal

d.      Adil

e.      Dapat berbicara

f.       Ingatannya baik

g.      Bersih dari Tuduhan


[1] Ibnu Rusy,Bidayatul Mujtahid,(Semarang:1990),cet,ke-1.

1.   Pengertian Wali

Secara etimologis : “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

  1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
  2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
  3. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
  4. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Arti-arti “wali” di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat berindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.[1]

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi’I, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urut-urutan wali adalah sebagai berikut :

  1. Ayah
  2. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
  3. Saudara laki-laki seayah seibu
  4. Saudara laki-laki seayah saja
  5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
  6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
  8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  9. Anak laki-laki no.7

10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya

11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu

12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja

13. Anak laki-laki no.11

14. Anak laki-laki no.12 dan

15. Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya

Mereka yang mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat sahnya pernikahan dengan dasar :

Firman Allah :

فَعَلْنَ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلا أَجَلَهُنَّ بَلَغْنَ فَإِذَا

….. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka…. (Q.S. Al Baqarah : 234)

Disebutkan juga dalam sebuah hadits :

Artinya :

Aisyah berkata, Rosululloh SAW barsabda :’’Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jka suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila dia bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang – orang yang tidak mempunyai wali’’. (H.R. Tirmidzi)

2.   Macam-macam wali

Wali nikah ada enam macam, yaitu : wali nasab wali hakim ,wali tahkim dan wali maula.

a.      Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas ’ashâbah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab’ad. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab’ad, dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad adalah sebagai berikut.Apabila wali aqrabnya nonmuslim :

1.      Apabila wali aqrabnya fasik,

2.      Apabila wali aqrabnya belum dewasa,

3.      Apabila wali aqrabnya gila,

4.      Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

b.      Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah SAW. bersabda :

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah : Pemerintah (        ), Khalifah (pemimpin), Penguasa (           ), atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim (                          ).

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut.

1.      Tidak ada wali nasab;

2.      Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad;

3.      Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan;

4.      Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui;

5.      Wali aqrabnya ’adlal;

6.      Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);

7.      Wali aqrabnya sedang ihram;

8.      Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan

9.      Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan :

1.      Wanita yang belum baligh;

2.      Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;

3.      Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan

4.      Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

c.      Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatnya (cara tahkim) adalah : Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, ”Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si…. (calon istri) dengan mahar….dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, ”Saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila :

1.      Wali nasab tidak ada;

2.      Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ; dan

3.      Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

d.      Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

e.      Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilkan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.

Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwakilkan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan ijbâr (mujbir) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1.      Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita);

2.      Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi; dan

3.      Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbâr gugur. Sebenarnya, ijbâr bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.

Wali yang tidak mujbir adalah :

1.        Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas.

2.        Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

3.        Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan.

4.        Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.

f.       wali ‘Adlal

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu’, maka dinamakan wali ’adlal. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim.

Bukan kepada wali ab’ad, karena ’’adlal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika ’adlal-nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah ke wali ab’ad.

Lain halnya kalau ’adlal-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syarak, maka tidak disebut ’adlal, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak kufu’ , atau menikah maharnya di bawah mitsli, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu’) dan peminang pertama.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.[2]

3.   Urutan Wali

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu di­sampaikan secara jelas.

Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah  ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita ter­sebut punya anak, lalu berturut-turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

Sementara itu, urutan yang digunakan Syafi`i adalah: Ayah, ka­kek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki se­ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak, paman, dan seterusnya, dan jika semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

Hambali memberikan urutan: Avah penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan barn beralih ke tangan hakim.

Sementara itu, Imamiyah mengatakan bahwa perwalian itu hanya di tangan ayah dan kakek dari pihak ayah, serta -dalam kasus-kasus tertentu- hakim. Baik ayah maupun kakek dari pihak ayah, mem­punyai hak penuh dalam perwalian terhadap akad nikah bagi anak laki-laki dan perempuan kecil. juga terhadap orang yang sudah ba­ligh tapi gila atu idiot (safih), bila mereka itu gila atau idiot sejak kecil. Akan tetapi bila ketika baligh mereka itu berakal sehat, lalu gila atau menjadi idiot, maka ayah dan kakek tidak punya hak perwalian atas kedua jenis orang tersebut, tapi perwaliannya dipindahkan kepada hakim, sekalipun ayah dan kakeknya masih ada. Kalau sang ayah memilih seseorang (sebagai wali mereka), sedangkan kakeknya me­milih orang yang Jain, maka yang didahulukan adalah pilihan kakek.

Seluruh mazhab sepakat bahwa syarat wali adalah: baligh, Islam, dan laki-laki. Adapun ‘adalah, adalah syarat bagi hakim dan bukan wali yang dekat. Sebagai pengecualian, Hambali mensyaratkan ‘ada­lah bagi setiap wali, balk wali hakim maupun wali yang dekat.


[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia 1999),hal.89.

[2] Jawad Mughniyah,Fiqih Lima Madzhab,(Jakarta:Lentera2010),cet ke-26.