Mahar adalah satu di antara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma’ kaum Muslimin. Mahar ada dua macam:

1.   Mahar musamma.

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut karena adanya firman Allah yang berbunyi:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambilnya kembali (QS. An-Nisa’: 20).

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Syafi`i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsy.

Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.

Maliki mengatakan, jumlah minimal Mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan Mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau mem­faskh akad, lalu membayar separuiv Mahar musamma.[1]

Syarat Mahar : Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa Mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal se­potong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah Ma­har, maka menurut seluruh mazhab kecuali Mahki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akad­nya fasid (tidak sah) dan di-faskh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan Mahar mitsil.

Syarat lain bagi Mahar adalah, hendaknya yang dijadikan Mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam. Jadi, kalau Mahar musamma itu berupa khamr, babi atau bangkai dan ben­da-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka Maliki me­ngatakan bahwa bila belum terjadi percampuran, akadnyafasid. Tetapi bila telah terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas Mahar mitsil.

Sementara itu, Syafi’i, Hanafi, Hambali dan mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa, akad tetap sah, dan si istri berhak atas Mahar mitsil. Sebagian ulama mazhab Imamiyah mem­beri batasan bagi hak istri atas Mahar mitsil dengan adanya percam­puran, sedangkan sebagian yang lain, sependapat dengan empat mazhab, memutlakkannya (tidak memberi batasan).

2.   Mahar Mitsil

Tentang mahar mitsil ini, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya, yaitu:

a.    Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupa­kan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar, dan bila terjadi per­campuran, ditentukanlah mahar mitsil Kalau kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri, maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut’ah, yaitu pemberian sukarela dari suami bisa dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Kalau kedua belah pihak setuju dengan pemberian dalam bentuk barang ter­sebut, maka barang itulah yang menjadi mutah-nya. Tetapi kalau tidak diperoleh kesepakatan, maka hakimlah yang menentukan­nya. Akan halnya apakah berduaan dalam kamar itu hukumnya sama dengan mencampuri, di belakang akan saga kemukakan uraian tentang itu.

Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa manakala salah satu di antara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar mitsil secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya. (Lihat Majma’ Al-Anhar, dan Al-Mughni pa­da bab AI-Zawaj).

Sementara itu, Malik dan Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang di an­tara kedua pasangan itu meninggal dunia sebelum terjadi per­campuran. (Lihat Al-Mughni dan Al-Wasilah).

b.   Imamiyah, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar mitsil, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apa pun.

Hukum Mahar

Fuqaha telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Dasarnya adalah firman Allah:

Berikanlah mahar-mahar kepada wanita-wanita (yang kamu ni­kahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Q.S. an-Nisa’, 4:4

Kadar Mahar

Mengenai besarnya mahar, make fuqaha telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi’i, Ahmed, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas teren­dahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahb dari kalangan pengikut Imam Malik.

Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah se­perempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar ada­lah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham.

Jenis Mahar

Jenis-jenis mahar ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan).

Mengenai masalah ini, fuqaha berselisih pendapat tentang dua persoalan, yaitu tentang kawin buruh (an-nikah bi 7- ijarah), dan kawin dengan hamba sahaya perempuan dengan menjadikan pemer­dekaannya sebagai mahar.

Dalam madzhab Maliki terdapat tiga pendapat berkenaan dengan kawin buruh. Pendapat pertama membolehkan, pendapat kedua me­larang, dan pendapat ketiga memakruhkan. Tetapi pendapat yang terkenal. dari Imam Malik adalah memakruhkan. Oleh karenanya, is mengharuskan dibatalkannya perkawinan sebelum ter adinya peng­gaulan (dukhul).[2]

Ashbagh dan Suhnun, dari kalangan pengikutnya, membolehkan perkawinan tersebut. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi’i.

Ibnu’l-Qasim dan Imam Abu Hanifah melarang kawin buruh, kecu­ali untuk golongan hamba, karena bagi mereka Imam Abu Hanifah membolehkannya.


[1] Muhammad Jawad Mughniyah,FiqihLima Madzhab,(Jakarta:lentera 2010)cet ke-26 hal 365-367.

[2] A.Hasan,Bulughul Maram(Bandung:cv.Dipenogoro 1999)