1.   Pengertian Wali

Secara etimologis : “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

  1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
  2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
  3. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
  4. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Arti-arti “wali” di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat berindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.[1]

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi’I, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urut-urutan wali adalah sebagai berikut :

  1. Ayah
  2. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
  3. Saudara laki-laki seayah seibu
  4. Saudara laki-laki seayah saja
  5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
  6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
  8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  9. Anak laki-laki no.7

10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya

11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu

12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja

13. Anak laki-laki no.11

14. Anak laki-laki no.12 dan

15. Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya

Mereka yang mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat sahnya pernikahan dengan dasar :

Firman Allah :

فَعَلْنَ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلا أَجَلَهُنَّ بَلَغْنَ فَإِذَا

….. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka…. (Q.S. Al Baqarah : 234)

Disebutkan juga dalam sebuah hadits :

Artinya :

Aisyah berkata, Rosululloh SAW barsabda :’’Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jka suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila dia bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang – orang yang tidak mempunyai wali’’. (H.R. Tirmidzi)

2.   Macam-macam wali

Wali nikah ada enam macam, yaitu : wali nasab wali hakim ,wali tahkim dan wali maula.

a.      Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas ’ashâbah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab’ad. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab’ad, dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad adalah sebagai berikut.Apabila wali aqrabnya nonmuslim :

1.      Apabila wali aqrabnya fasik,

2.      Apabila wali aqrabnya belum dewasa,

3.      Apabila wali aqrabnya gila,

4.      Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

b.      Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah SAW. bersabda :

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah : Pemerintah (        ), Khalifah (pemimpin), Penguasa (           ), atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim (                          ).

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut.

1.      Tidak ada wali nasab;

2.      Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad;

3.      Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan;

4.      Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui;

5.      Wali aqrabnya ’adlal;

6.      Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);

7.      Wali aqrabnya sedang ihram;

8.      Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan

9.      Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan :

1.      Wanita yang belum baligh;

2.      Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;

3.      Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan

4.      Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

c.      Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatnya (cara tahkim) adalah : Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, ”Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si…. (calon istri) dengan mahar….dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, ”Saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila :

1.      Wali nasab tidak ada;

2.      Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ; dan

3.      Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

d.      Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

e.      Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilkan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.

Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwakilkan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan ijbâr (mujbir) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1.      Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita);

2.      Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi; dan

3.      Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbâr gugur. Sebenarnya, ijbâr bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.

Wali yang tidak mujbir adalah :

1.        Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas.

2.        Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

3.        Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan.

4.        Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.

f.       wali ‘Adlal

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu’, maka dinamakan wali ’adlal. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim.

Bukan kepada wali ab’ad, karena ’’adlal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika ’adlal-nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah ke wali ab’ad.

Lain halnya kalau ’adlal-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syarak, maka tidak disebut ’adlal, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak kufu’ , atau menikah maharnya di bawah mitsli, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu’) dan peminang pertama.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.[2]

3.   Urutan Wali

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu di­sampaikan secara jelas.

Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah  ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita ter­sebut punya anak, lalu berturut-turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

Sementara itu, urutan yang digunakan Syafi`i adalah: Ayah, ka­kek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki se­ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak, paman, dan seterusnya, dan jika semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

Hambali memberikan urutan: Avah penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan barn beralih ke tangan hakim.

Sementara itu, Imamiyah mengatakan bahwa perwalian itu hanya di tangan ayah dan kakek dari pihak ayah, serta -dalam kasus-kasus tertentu- hakim. Baik ayah maupun kakek dari pihak ayah, mem­punyai hak penuh dalam perwalian terhadap akad nikah bagi anak laki-laki dan perempuan kecil. juga terhadap orang yang sudah ba­ligh tapi gila atu idiot (safih), bila mereka itu gila atau idiot sejak kecil. Akan tetapi bila ketika baligh mereka itu berakal sehat, lalu gila atau menjadi idiot, maka ayah dan kakek tidak punya hak perwalian atas kedua jenis orang tersebut, tapi perwaliannya dipindahkan kepada hakim, sekalipun ayah dan kakeknya masih ada. Kalau sang ayah memilih seseorang (sebagai wali mereka), sedangkan kakeknya me­milih orang yang Jain, maka yang didahulukan adalah pilihan kakek.

Seluruh mazhab sepakat bahwa syarat wali adalah: baligh, Islam, dan laki-laki. Adapun ‘adalah, adalah syarat bagi hakim dan bukan wali yang dekat. Sebagai pengecualian, Hambali mensyaratkan ‘ada­lah bagi setiap wali, balk wali hakim maupun wali yang dekat.


[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia 1999),hal.89.

[2] Jawad Mughniyah,Fiqih Lima Madzhab,(Jakarta:Lentera2010),cet ke-26.